Cari Berita
slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image slide image
Link Goverment
Agenda
«
august 2014
»
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28



Rapat Evaluasi e-KTP di Kabupaten Bandung
Kamis (17/1) bertempat di Gedung Moh. Toha, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Penerapan e-KTP di Kabupaten Bandung. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser, SH, S.Ip dan Wakil Bupati Bandung, H. Deden Rukman Rumaji beserta Sekretaris Daerah, Assiten, Staff Ahli, Kepala SKPD yang berada di lingkungan Pemda Kabupaten Bandung, Para Camat, Kepala Desa Se-Kabupaten Bandung serta Direktur Bank Jabar dan Bank BRI. Maksud dan tujuan diadakannya acara tersebut ialah guna mengevaluasi hasil perekaman e-KTP yang telah berlangsung di Kabupaten Bandung, pengelolaan lebih lanjut mengenai pendistribusian hasil pencetakan e-KTP, meningkatkan koordinasi penggunaan e-KTP antar Instansi terkait, pembahasan mengenai administrasi kependudukan untuk penataan yang lebih baik serta adanya penyerahan secara simbolis berupa piagam penghargaan kepada Camat, kepala Desa serta operator e-KTP. Disamping itu, masing-masing kecamatan memperoleh alat elektronik berupa komputer, printer serta stabilizier dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai bentuk pelimpahan dari penggunaan alat e-KTP sebelumnya, sehingga pemanfaatannya dapat digunakan untuk kepentingan masing-masing kecamatan.

Dalam sambutannya, Bupati Bandung, Dadang M. Naser menjelaskan bahwa Rapat Evaluasi e-KTP Tingkat Kabupaten Bandung ini merupakan bentuk koordinasi antar pihak terkait dalam penggunaan KTP elektronik sebagai salah satu alat dari program pemerintah yaitu Kementrian Dalam Negeri untuk membantu menertibkan administrasi kependudukan di Indonesia. Hal tersebut ditegaskannya bahwa administrasi kependudukan di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan memiliki dinamisa yang cukup rumit. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan permasalahan di bidang administrasi kependudukan, sehingga lahirlah kebijakan Menteri Dalam Negeri yaitu dengan adanya program KTP elektronik atau e-KTP. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka menjadi tugas yang cukup berat serta pengerjaan yang cukup sulit, terutama untuk Kabupaten Bandung yang dalam letak geografis serta fotografinya yang berliku-liku sehingga membentuk 31 kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat kedua di Tingkat I Jawa Barat dan Tingkat II Nasional. Dengan demikian, tidak mudah bagi Kabupaten Bandung untuk mencapai target yang ditentukan karena harus melalui tahapan yang cukup sulit. Namun, atas kerja keras dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Desa/Kecamatan, akhirnya program KTP elektronik dapat terselesaikan dengan baik.

Terbukti keberhasilan tersebut terlihat dari pencapaian jumlah KTP elektronik di Kabupaten Bandung yang secara presentasi perolehan perekaman KTP elektronik melebihi angka 70%. Sehingga, secara kualitatif Kabupaten Bandung mendapatkan peringkat kedua tertinggi dalam pencapaian jumlah perekaman KTP elektronik setelah Kabupaten Bogor. Dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung memberikan piagam penghargaan kepada Camat, Kepala Desa dan operator sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan keberhasilannya dalam penyelenggaraan penerapan pelayanan e-KTP di Kabupaten Bandung. Penyerahan secara simbolis tersebut diserahkan oleh Bupati Bandung didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam acara tersebut, operator juga menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara aktivasi e-KTP di Kecamatan. Dijelaskannya bahwa warga yang sudah melaksanakan perekaman e-KTP dipanggil kembali oleh petugas setempat dengan membawa undangan yang telah ditandatangan oleh operator pada saat perekaman biodata sebelumnya dan diharapkan warga untuk tidak lupa membawa KTP lamanya. Selanjutnya, sebelum proses aktivasi e-KTP warga dilakukan, warga diproses terlebih dahulu dengan melakukan verifikasi biodata. Setelah proses verifikasi biodata, warga kemudian diminta untuk melakukan finger print atau tes sidik jari. Bila semua tahapan verifikasi telah selesai,selanjutnya ialah proses penerbitan KTP elektronik, yang dalam halnya proses ini bertujuan untuk menghubungkan data geometri warga yang terekam dalam data untuk terhubung langsung dengan pusat layanan yang ada di Kementrian Dalam Negeri. Kemudian, pada kesempatan itu juga Bupati Bandung, Dadang M. Naser menerima secara langsung KTP elektronik pribadinya melalui tahapan verifikasi dan aktivasi terlebih dahulu.

2013-01-22 08:59:49

Kertasari “Desa Cibereum” Peroleh Layanan Akta Kel

Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung menargetkan seluruh penduduknya mempunyai ...[selengkapnya]


42 Warga Kab.Bandung Terima Uang Santunan

    Sebanyak 42 warga Kabupaten Bandung, Senin (18/8/2014)...[selengkapnya]


DESA SUKAPURA PEROLEH LAYANAN AKTA LAHIR

       Program percepatan pembuatan akta kelahir...[selengkapnya]


Sidang Isbat Nikah Kembali Digelar

    Terhitung 8 minggu lam...[selengkapnya]


Pelayanan Akta Keliling Pada Bulan Suci Ramadhan

Tepat pukul 07.30 WIB beberapa staf dari Bidang Catatan Sipil siap memulai aktifitasnya dengan me...[selengkapnya]


Web Statistic

© Bidang Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan