Disdukcapil Kabupaten Bandung Musnahkan 29.389 Keping Ktp-el

  • Senin, 17 Desember 2018 budhiartisevhiane

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung memusnahkan 29.389 keping KTP elektronik (KTP-el) yang rusak atau invalid pada Senin (17/12/2018) di halaman kantor Disdukcapil Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari intruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 470.13/11176/SJ tentang Penatausahaan KTP-el Rusak atau Invalid.

    Pemusnahan disaksikan langsung oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Drs. H. Salimin, M.Si, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Inspektorat, Kepala Satpol PP, Bagian Hukum SETDA, Polres Bandung dan dari Bagian Trantibduknaker Kabupaten Bandung.

    “Tujuan dilakukannya pemusnahan tersebut, tidak lain sebagai upaya tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan, kewaspadaan dalam Sistem Administrasi Kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunakan KTP-el rusak atau invalid dan KTP-el yang dimusnahkan merupakan hasil pencetakan massal dari tahun 2011 hingga tahun 2013”, jelas Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung.

    Selain itu, beliau mengungkapkan bahwa “sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri RI pemusnahan KTP-el ini seharusnya dilakukan pada Jumat (14/12/2018) pukul 14.00 WIB secara serentak, namun karena KTP-el rusak di Kabupaten Bandung berada di setiap kecamatan. Jadi, kami harus mengumpulkannya terlebih dahulu," ungkapnya.

    Terkait kepemilikan KTP-el, “hingga saat ini Disdukcapil Kabupaten Bandung target perekamannya sudah mencapai 97%. Jelang Pilpres 2019 nanti yang belum melakukan perekaman tinggal 63rb lagi, target yang belum melakukan perekaman harus diselesaikan hingga akhir taun ini atau menjelang hari H Pilpres nanti”, imbuhnya.

    “Upaya kita saat ini selalu melakukan pelayanan jemput bola ke lapangan baik ke desa-desa, kecamatan bahkan lapas agar kepemilikan KTP-el dapat tercapai. Dengan hal tersebut, saya berharap pihak-pihak terkait baik di tingkat kecamatan, desa/ kelurahan, RW dan RT dapat membantu mendata bahkan menghimbau masyarakatnya untuk melakukan perekaman KTP-el segera”, tegasnya.

  • 26 Mar